DirectoryPoliticsBlog Details for "Jodi Santoso for LAW"

Jodi Santoso for LAW

Jodi Santoso for LAW
indonesia criminal justice reform -reformasi peradilan pidana indonesia- and other legal policy in indonesia
Articles: 1, 2

Articles

Multikulturalisme dan Negara-Nasion serta Kejahatan Transnasional dan Hukum
2008-05-14 09:48:00
Multikulturalisme dan Negara-Nasion sertaKejahatan Transnasional dan Hukum Pidana Internasional(Pemikiran Awal dan Catatan untuk Direnungkan)Oleh :Mardjono Reksodiputro* PengantarKejahatan transnasional (transnational crimes) dan hukum pidana internasional (international criminal law) adalah dua istilah dan konsep (concept) yang sudah sering kita dengar. Juga istilah dan konsep globalisasi (globalization) sudah menjadi kata Indonesia yang sering ditulis atau diucapkan oleh media massa.Tulisan ini bermaksud untuk menjajaki kembali konsep-konsep di atas dengan mengaitkannya dengan beberapa istilah dan konsep yang tidak begitu lazim dipergunakan atau didiskusikan oleh komunitas hukum di Indonesia. Akan dicoba pula untuk menunjukkan hubungan ini dalam konteks kekinian di Indonesia.Adapun konsep-konsep yang akan dikaitkan adalah konsep multikulturalisme (multiculturalism), Nation-State paradigm dan transnational criminal law (hukum pidana transnasional).Tantangan GlobalisasiDikatakan ol...
Bersatulah Kekuatan Hukum Progresif
2008-04-30 23:24:00
Oleh: Satjipto Rahardjo DIAKUI, "kekalahan" kita dalam memenangkan supremasi hukum, untuk sebagian, disebabkan kekuatan-kekuatan hukum progresif yang masih tercerai-berai. Belum disadari bahwa kekuatan-kekuatan itu membutuhkan satu platform yang akan membangun sinergi dan amat menguntungkan usaha (effort) yang ingin mereka lakukan. Saling bergandeng tangan dalam ide, aksi, dukungan, dan lainnya akan memperbesar peluang kemenangan kekuatan itu.Secara singkat bisa dikatakan, kekuatan hukum progresif adalah kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan keadaan status quo. Mempertahankan status quo adalah menerima normativitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat aneka kelemahan di dalamnya lalu bertindak mengatasi. Hampir tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan, yang ada hanya menjalankan hukum seperti apa adanya dan secara "biasa-biasa" saja (business as usual).Mempertahankan status quo seperti itu makin bersifat jahat saat sekaligus diiringi situasi korup dan dekaden dal...
Tambal Sulam Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia
2008-04-30 23:00:00
Oleh: Ahmad BahiejDosen Hukum Pidana Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakartaahmad_bahiej@yahoo.comsumber : http://syariah.uin-suka.ac.id/file_ilmiah /Tambal%20Sulam%20Pembaharuan%20Hukum%20P idana%20Materiel%20Indonesia .d%E2%80%A6.p df.Pembaharuan KUHP secara parsial/tambal sulam yang pernah dilakukan Indonesia adalah dengan mencabut, menambahkan, atau menyempurnakan pasal-pasal dalam KUHP maupun aturan-aturan hukum pidana di luar KUHP dengan beberapa peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan kondisi bangsa dan perkembangan jaman. Pembaharuan hukum pidana materiel dengan model parsial ini telah dilakukan sejak awal Indonesia merdeka dengan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagai “aktakelahiran” KUHP.Beberapa peraturan perundang-undangan yang mencabut, menambahkan, atau menyempurnakan pasal-pasal dalam KUHP antara lain sebagai berikut.1). UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum PidanaDalam undang-undang ini diatur beberapa hal t...
Seleksi Hakim Agung
2008-04-15 13:27:00
Sumber: Seputar Indonesia, 3 April 2008 Kamis, 03/04/2008 Komisi Yudisial (KY) akhirnya mengumumkan lulus administrasi bagi 51 orang calon hakim agung yang telah mendaftarkan diri ke KY dan berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Seleksi hakim agung melalui KY saat ini merupakan yang kedua kalinya.Tahun lalu,KY mengirimkan 18 nama calon hakim agung ke DPR untuk dilakukan fit and proper test. Dari 18 calon tersebut yang terpilih pada akhirnya 6 orang yang saat ini bertugas sebagai hakim agung. Citra Mahkamah Agung Salah satu tuntutan reformasi yang fundamental adalah reformasi lembaga peradilan. Reformasi di bidang peradilan memang telah membawa sejumlah perubahan. Ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan dan sistem pengawasannya dijawab dengan pembentukan KY, ketidakpercayaan terhadap kejaksaan dan kepolisian telah dijawab pula dengan pembentukan KPK dengan menambah sejumlah kewenangan yang sebelumnya tidak dimiliki oleh kedua lembaga tersebut. Mahkamah Agung (MA) sebagai ...
Keberadaan Pengadilan Tipikor
2008-04-15 13:27:00
sumber : Koran SINDO, Selasa, 15/04/2008Perdebatan tentang korupsi sebagai kejahatan biasa (ordinary crime) atau kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) sempat menjadi perdebatan hangat dalam persada politik dan hukum di Indonesia.Secara akademik perdebatan semacam itu adalah suatu hal yang wajar, sepanjang memiliki dasar argumentasi yang logis, ilmiah,dan—yang paling penting lagi—konsisten. Dengan perkataan lain, dalam keadaan dan kapasitas apa pun pendapat tetap harus dipertahankan, kecuali menemukan argumentasi sebaliknya yang lebih kuat.Aneh jika perubahan itu hanya disesuaikan dengan kepentingan tertentu semata,bukan atas kerangka dan konstruksi berpikir yang ilmiah.Secara yuridis, politik hukum (legal policy) pemberantasan korupsi telah menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Tap MPR No VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme mengatakan antara lain bahwa permasalahan KKN yang melanda bangsa I...
Catatan-Catatan Sekilas Tentang Bab Pemidanaan, Pidana dan Tindakan (Bab I
2008-03-21 00:35:00
olehMardjono ReksodiputroA. Pengantar1. Hanya catatan sekilas, karena keterbatasan waktu dan kemampuan, terhadap sebagian ketentuan yang dipilih.2. Mencoba mengajak melihat pemikiran Tim Penyusunan Rancangan KUHPidana yang bekerja sejak tahun 1981/1982 hingga penyerahan konsep akhir kepada Menteri Kehakiman Ismail Saleh pada tanggal 17 Maret 1993.3. Rujukan yang dipakai adalah:3.1. Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM, Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor …. Tahun …. tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 2002.3.2. Mardjono Reksodiputro, Pembaharuan Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Buku Keempat, 19953.3. Remmelink, Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, 2003.B. Bagian Kesatu – Pemidanaan (Ps. 50 dst-nya)1. Rancangan telah memasukkan Tujuan Pemidanaan (Ps. 50) dan Pedoman Pemidanaan (Ps. 51) untuk membantu penegak hukum lebih memahami falsafah pemidanaan yang dianut. Falsafah...
Combatting Corruption in Indonesia: An Impossible Mandate?
2008-03-07 11:52:00
by:Harkristuti HarkrisnowoIntroductionWhen various international and national research centres proclaimed that Indonesia ranked at the top notch in corruption index, few people –Indonesians and non-Indonesians alike— were flabbergasted. It was as if this proclamation has been taken for granted, need not be debated anymore anywhere, in this ‘state based on law instead of based on power’ as declared in its Constitution. Corruption has been a latent virus to Indonesia, eating away the social institution, spreading in all levels and state institutions. So widespread is this crime that some even asserted that it has become institutionalised and might be a part of the culture.One of the most significant effects of corruption is the poor quality public service. First of all, the quality of public service is dictated by the professionalism of the civil servants, which is the key link in the chain of public accountability, followed by sufficient budgetary funds managed in an accounta...
More About: Impossible
Instrumen Perdata untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Korupsi
2008-03-07 11:47:00
Oleh :SuhadibrotoPendahuluan1. Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan Negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat UU korupsi, baik yang lama yaitu UUD no.3 tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU no.31 tahun 1999 jo UU no.20 tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi.2. Menurut UU korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum, yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh Hakim. Instrument perdata dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan terhadap pelaku korupsi (tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya bila terpidana meninggal dunia). Instrumen pidana lebih lazim dilakukan karena proses hukumnya lebih sederhana dan mudah.Kasus pe...
Problematika Beban Pembuktian Terbalik
2008-03-07 11:15:00
oleh J.E. Sahetapy… the method of logic plays a secondary and subordinate part in the administration of the law, that law is concerned with the making of just and socially desirable decisions rather than with an exercise of logical acumen …-- Edgar Bodenheimer --Adalah suatu fenomena yang memprihatinkan bahwa sejak memasuki era reformasi kurang terlihat pandangan dari para akademisi hukum di kampus untuk memperlihatkan atau memperdengarkan suara mereka yang objektif –“zakelijk” bertalian dengan problematik implementasi penegakan hukum. Saya kurang mengerti mengapa demikian. Kalau hal itu terjadi di zaman Orde Baru, mungkin hal membisu dapat saja difahami. Sebaliknya, kalau di zaman Orde Baru para pengacara tidak begitu bersemangat berkoar-koar tentang Hak Asasi Manusia dan Rule of Law, kini dalam membela orang-orang yang diduga tercemar korupsi, bukan main suara lantang mereka. Saya tidak tahu mengapa demikian, mungkin saja hambatan dan ketakutan bersuara sudah tidak ada l...
Catatan Tentang Bab Pemidanaan, Pidana dan Tindakan
2008-03-07 11:08:00
Oleh:Mardjono ReksodiputroA. Pengantar1. Hanya catatan sekilas, karena keterbatasan waktu dan kemampuan, terhadap sebagian ketentuan yang dipilih.2. Mencoba mengajak melihat pemikiran Tim Penyusunan Rancangan KUHPidana yang bekerja sejak tahun 1981/1982 hingga penyerahan konsep akhir kepada Menteri Kehakiman Ismail Saleh pada tanggal 17 Maret 1993.3. Rujukan yang dipakai adalah:3.1. Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM, Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor …. Tahun …. tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 2002.3.2. Mardjono Reksodiputro, Pembaharuan Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Buku Keempat, 19953.3. Remmelink, Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, 2003.B. Bagian Kesatu – Pemidanaan (Ps. 50 dst-nya)1. Rancangan telah memasukkan Tujuan Pemidanaan (Ps. 50) dan Pedoman Pemidanaan (Ps. 51) untuk membantu penegak hukum lebih memahami falsafah pemidanaan yang dianut. Falsafa...
Metode Ilmu Hukum
2008-03-07 10:52:00
Oleh :Sudikno MertokusumoUntuk mengakhiri studinya para mahasiswa hukum Strata 2 diwajibkan menulis tesis. Penulisan tesis ini harus dilandasi dengan suatu penelitian hukum yang harus didukung oleh metode penelitian hukum. Sudah banyak buku-buku tentang metode penelitian hukum, bahkan telah ada kuliah tersendiri tentang metode penelitian hukum. Akan tetapi tentang metode ilmu hukum kiranya tidak banyak ditulis atau kurang banyak mendapat perhatian atau memang dianggap sudah diketahui. Metode penelitian hukum berbeda dengan metode ilmu hukum. Apa metode ilmu hukum itu?Tujuan setiap ilmu pada dasarnya adalah mencari atau merumuskan sistem dan memecahkan masalah. Setiap ilmu itu mengumpulkan bahan-bahan atau material, menyusunnya secara sitematis menurut sistem tertentu, menjelaskannya secara (sistematis) logis dan memecahkan permasalahan. Adapun yang dimaksudkan dengan sistem adalah suatu kesatuan yang terstruktur (a structured whole) yang terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian y...
Kejahatan Berat dan Hukum Humaniter
2008-03-05 11:44:00
Oleh :Harkristuti HarkrisnowoPendahuluanDalam keadaan perang atau situasi darurat umum (istilah yang juga dikenal dalam berbagai konvensi international), dimungkinkan adanya pembatasan penikmatan HAM. Kondisi yang dimaksudkan adalah "in time of public emergency with threatens the life of a nation, to the extent strictly required by the exigencies of the situation…."Konflik bersenjata, di manapun di dunia ini, selalu membawa korban; mulai dari tingkat individu, komunitas, sampai ke tingkat nasional. Sebut saja beberapa peristiwa, misal ; konflik bersenjata di Aceh, perselisihan antar warga di Ambon, di Poso, dan konflik bersenjata pasca tragedi Gedung WTC (World Trade Centre) dan Pentagon. Ironisnya, dari berbagai peristiwa tersebut, selain mengorbankan jutaan jiwa, korbannya bukan hanya militer/pasukan atau angkatan bersenjata yang terlibat langsung dalam konflik. Akan tetapi, rakyat atau masyarakat sipil yang tidak berdosa yang justru menerima akibat lebih tragis.Berdasarkan peng...
More About: Berat
Perkembangan Bab – Bab Yang Terkait Dengan Proteksi Negara Dalam RUU KUHP
2008-03-04 14:02:00
Oleh Andi Hamzah, S.H. Sumber : http://reformasikuhp.orgI. PENDAHULUAN Berbicara mengenai Rancangan KUHP bagaimanapun juga kita harus meninjau sejarah perkembangan hokum pidana dan KUHP di Indonesia. Sekarang ini, berlaku KUHP atau Het Wetboek Van Straftrecht (WvS) yang dinyatakan oleh UU No Tahun 1946 sebagai KUHP yang berlaku di Indonesia (diambil dari Wetboek van Straftrecht voor Netherlands Indie (keadaan Tahun 1942) dengan beberapa perubahan dan penambahan. Oleh karena ada daerah yang kembali diduduki oleh NICA (Belanda) sehingga secara defacto pernah berlaku satu KUHP yaitu het wetboek van straftrecht keadaan tahun 1942 tetapi dengan dua versi yang satu KUHP versi UU Noi 1 Tahun 1946 dan yang stau versi NICA. Jadi ada beberapa perbedaan. Baru tahun 1958 dinyatakan yang berlaku ialah versi UU NO 1 Tahun 1946. Menyangkut Bab Tentang Keamanan Negara KUHP yang berlaku sekarang yang berasal dari het Wetboek Van Straftrecht Voor Ned. Indie, tahun 1915 yang mulai berlaku 1 Januari 19...
More About: Yang
Untuk Korupsi : KUHAP Perlu Diterobos
2008-03-04 11:42:00
oleh :SuhadibrotoKUHAP yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 dan diberi gelar “karya agung” oleh Menteri Kehakiman pada waktu itu Ali Said, di dalam praktek penuntutan perkara pidana temyata bisa memberi lubang bagi terdakwa, khususnya terdakwa yang didakwa melakukan korupsi untuk lepas dari jeratan hukum.Dengan berlakunya KUHAP, pada prinsipnya wewenang melakukan penyelidikan perkara pidana berada di tangan Polisi. Sehingga timbul ungkapan bahwa Polisi adalah “penyidik tunggal”. Di luar Polisi memang ada penyidik lain, yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu (PPNS) yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan oleh suatu undang-undang. PPNS ini misalnya penyidik PPNS Bea Cukai dalam perkara pidana penyelundupan, dan penyidik PPNS ini dalam melaksanakan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Polisi.Jaksa yang semula juga mempunyai wewenang menyidik, dengan berlakunya KUHAP maka wewenang tersebut pada prinsipnya hilang. Wewenang Jaksa diba...
PRAPERADILAN VERSUS HAKIM KOMISARIS
2008-02-28 03:38:00
PRAPERADILAN VERSUS HAKIM KOMISARISBeberapa Pemikiran mengenai Keberadaan KeduanyaDr. (JUR.) ADNAN BUYUNG NASUTIONPendahuluanPertama-tama saya menyambut gembira hadirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Pidana ini, sebagai pembaharuan terhadap UU No. 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sekalipun ketika KUHAP tersebut dibuat (tahun 1970-an sampai diundangkan tahun 1981), sudah merupakan pembaharuan total dari kitab undang-undang hukum acara pidana kolonial, Herziene Indische Reglement (HIR), sehingga kita banggakan sebagai salah satu “masterpiece” dalam hukum nasional. Namun harus diakui bahwa setelah berjalan lebih dari dua decade, ternyata banyak kekurangan dan kelemahan yang ditemukan dalam praktek, sehingga timbul kebutuhan baru yang mendesak untuk diperbaiki. Hal ini wajar karena sesuai dengan dinamika perkembangan dan pertumbuhan masyarakat demokratis yang menuntut adanya pemabaruan hukum secara berl...
More About: Versus
Habeas Corpus
2008-02-25 06:21:00
"Habeas Corpus " (ad subjiciendum) means "You may have the body" (to produce it in court)."Habeas Corpus " (ad subjiciendum)is an important instrument to safeguard individual freedom against arbitrary criminal process by police or other executive powers. The concept of habeas corpus is a fundamental part of the British legal system. the first mention of habeas corpus was in 1305, to the reign of England’s King Edward I. Habeas corpus is a writ, or written court order, that requires a person held by the authorities to be brought before the courts so the legality of their detention can be examined.In America, the main principles were adopted in the US Constitution. (Habeas Corpus Act 1679) Article 1, Section 9, Clause 2Habeas Corpus Act31 Car. 2, c. 2 , 27 May 1679Whereas great delays have been used by sheriffs, gaolers and other officers, to whose custody any of the King's subjects have been committed for criminal or supposed criminal matters, in making returns of writs of habeas co...
RUU KUHP dan Kebebasan Pers
2008-02-02 06:44:00
oleh:RH SiregarSumbr : http://www.suarapembaruan.com/News/2005/0 4/27/Editor/edit02.htmMENTERI Hukum dan HAM, Dr Hamid Awaluddin, terkesan sangat yakin bahwa Rancangan Undang- Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) nasional yang dihasilkan Ditjen Peraturan Perundang-undangan Depkum dan HAM tahun 2004 sudah sempurna dan siap disampaikan ke DPR untuk dibahas lebih lanjut.Menanggapi kritik yang dilancarkan, mantan anggota KPU ini menegaskan, orang boleh memiliki pandangan berbeda, tetapi naskah yang ada sekarang sudah selesai. Kalau masih ada masukan supaya disampaikan saat pembahasan di DPR, demikian ditandaskan.Memang kalau diteliti, naskah yang dihasilkan tahun 2004 ini sangat berbeda dengan naskah yang dihasilkan tahun 1999. Seperti diketahui, tim yang menghasilkan RUU KUHP 1999 diketuai Prof Mardjono Reksodiputra, dan RUU KUHP 2004 oleh Prof Muladi.Perbedaan yang sangat menonjol ialah bahwa penyusun naskah 2004 terkesan sangat berambisi melakukan kodifikasi dan unifikas...
Dimensi Historis Asas Retroaktif
2008-02-02 05:38:00
Oleh A Ahsin ThohariSumber : kompas, Sabtu, 19 Februari 2005JIKA ada dua sarjana hukum, maka akan ada tiga pendapat. Itulah ungkapan yang kerap muncul untuk menggambarkan betapa hukum itu multiperspektif. Dengan demikian, setiap orang selalu punya seleranya sendiri untuk lebih menonjolkan satu aspek sambil mengabaikan aspek lain. Tak terkecuali dalam melihat keberadaan asas retroaktif.Wacana keberadaan asas retroaktif yang selalu kontroversial kembali menghangat seiring pengajuan permohonan tersangka kasus korupsi Bram HD Manoppo kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menurutnya berlaku retroaktif.Ini kedua kalinya MK mengadili kasus yang memperdebatkan asas retroaktif, setelah sebelumnya mengadili kasus terdakwa bom Bali Masykur Abdul Kadir yang mengajukan permohonan pengujian atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003. Bedanya, kali ini MK menolak permohonan pengujian karena Pasal 68 Unda...
Rekonseptualisasi KUHAP
2008-01-29 07:53:00
oleh : Krist L. Kledensumber : Harian Surya, Rabu, 02 Januari 2008Fenomena kegagalan transformasi pendidikan hukum ini, tidak menjadi alasan bagi masyrakat untuk berdiam diri. Justru bagi masyarakat, merosotnya fungsi hukum dan buruknya mental polisi, jaksa, hakim dan advokat merupakan “laboratorium hukum” untuk mengeksploitasi praktik-praktik tercela yang tersem-bunyi di balik meja polisi, jaksa, hakim maupun tas hitam sang advokat. Seperti yang selama ini disuarakan berbagai lembaga swadaya masyarakat.Termasuk hasil temuan pers di Surabaya, yang kemudian memaksa Pengadilan Tinggi Jawa Timur menjatuhkan sanksi terhadap hakim Budi Susilo, SH, karena pelanggaran aturan sidang. Dan sanksi persidangan ulang kasus kepemilikan 100 butir ekstasi dan 18,7 gram sabu-sabu dengan hakim tunggal Budi Susilo, SH di Pengadilan Negeri Surabaya (Surya, 28 Desember 2007).Tidak terasa, tanggal 31 Desember 2007 ini, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, atau kemudian dikena...
Maaf Dalam Perbaikan
2008-01-15 13:21:00
Maaf Dalam Perbaikan-------------Artikel Lain * Korupsi-uang-hasil-korupsi * Raisya-dan-agenda-perlindungan-hak-anak* Komisioner Pilihan (Wakil) Rakyat* Terorisme dalam Peradilan Pidana* Pergeseran Makna Terorisme* Kerahasiaan Data PPATK * Panwas (dan) Pemilu* Sistem Hukum Indonesia* Kegagalan SPP Anak * proses hukum dalam pemilu* KPK dan Korupsi-------------Sumber Dana- hibah untuk yang lain - dapat dana untuk sekolah/kuliah/usaha Daftar program iklan di blok anda, klik banner di bawah!--------------------
Duduk Perkara Kasus Soeharto
2008-01-12 10:44:00
Oleh :Abdul Rahman Salehsumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0801/1 2/opini/4160832.htmSekitar awal Mei 2006, kesehatan mantan Presiden Soeharto memburuk dan segera merebak kembali kontroversi kasus hukumnya yang telah berlarut-larut sejak tahun 2000.Atas dasar kebutuhan untuk segera memberikan keadilan dan kepastian hukum, tanggal 12 Mei 2006 saya selaku Jaksa Agung memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan perkara atau SKPPP atas perkara Soeharto. Bukan surat ketetapan penghentian penyidikan atau SKPP seperti ditulis Romli Atmasasmita (Kompas, 9/1/2008). Istilah SKPP tidak dikenal dalam KUHAP. Di samping SKPPP (SKP3), yang dikenal adalah SPPP (SP3) atau surat perintah penghentian penyidikan.Sudah finalDalam mencari solusi hukum yang tepat, Kejaksaan dihadapkan pada tiga kewenangan, yaitu menerbitkan SP3, deponeering sebagai hak oportunitas Jaksa Agung, dan menerbitkan SKP3.SP3 tak menjadi pilihan karena kebijakan...
Siaran Pers YLBHI Tentang Penggunaan Anggaran Hukum dan HAM
2008-01-08 07:28:00
Penggunaan Anggaran Hukum dan HAMtentangUUD 1945 mengamanatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatSIARAN PERSNOMOR 001/SP/YLBHI/I/2008Penggunaan Anggaran Hukum dan HAMHarus Transparan dan Tepat SasaranTransparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang tidak bisa diabaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Prinsip semacam itu merupakan garis pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sekaligus wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. Karena uang negara merupakan uang rakyat.UUD 1945 mengamanatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 23 ayat 1).Lebi...
PRINSIP-PRINSIP DAN ASAS-ASAS HUKUM ISLAM
2008-01-04 04:57:00
Oleh NURUL HAKIM, S.Ag. Sumber: http://www.badilag.netPendahuluan Islam adalah agama dan cara hidup berdasarkan syari‟at Allah yang terkandung dalam kitab Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah SAW. Setiap orang yang mengintegrasikan dirinya kepada Islam wajib membentuk seluruh hidup dan kehidupannya berdasarkan syari‟at yang termaktub dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Hal tersebut sebagaimana diungkap oleh Yusuf Qardhawi, syari‟at Ilahi yang tertuang dalam Al-Qur‟an dan Sunnah merupakan dua pilar kekuatan masyarakat Islam dan agama Islam merupakan suatu cara hidup dan tata sosial yang memiliki hubungan integral, utuh menyeluruh dengan kehidupan --- idealnya Islam ini tergambar dalam dinamika hukum Islam yang merupakan suatu hukum yang serba mencakup.(1) Pengejawantahan syari‟at Islam atas dua sumber utama dan pertama syari‟at Islam --- Dewasa ini tidaklah semudah membalikkan tangan. Era mekanisasai dan modernisasi telah menempatkan manusia menjadi bagian dan perkembangan yang...
Catatan Akhir Tahun 2007
2008-01-01 06:55:00
Komnas HAMMTI, Lampiran I, Lampiran IIImparsial KontraS Anti KorupsiLBH Jakarta LBH PersELSAM .................................... -------------Artikel Lain * Korupsi-uang-hasil-korupsi * Raisya-dan-agenda-perlindungan-hak-anak* Komisioner Pilihan (Wakil) Rakyat* Terorisme dalam Peradilan Pidana* Pergeseran Makna Terorisme* Kerahasiaan Data PPATK * Panwas (dan) Pemilu* Sistem Hukum Indonesia* Kegagalan SPP Anak * proses hukum dalam pemilu* KPK dan Korupsi-------------Sumber Dana- hibah untuk yang lain - dapat dana untuk sekolah/kuliah/usaha Daftar program iklan di blok anda, klik banner di bawah!--------------------
Arah Hukum Pidana Dalam Konsep RUU KUHPidana(1)
2007-12-17 12:15:00
Oleh :Mardjono ReksodiputroSumber : http://reformasikuhp.org/I. PENGANTARSejak tahun anggaran 1981/1982, Pemerintah telah secara serius menyusun Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Konsep ke-1 ini diserahkan pada tanggal 13 Maret 1993 kepada Menteri Kehakiman, Ismail Saleh. Dasar-dasar untuk konsep ke-1 ini telah diletakkan, antara lain oleh : Prof. Mr. Roeslan Saleh (wafat 1998).(2) Sayangnya konsep ke-1 ini dilupakan selama masa tugas Menteri Oetojo Oesman, dan baru teringat kembali pada masa tugas Menteri Kehakiman Muladi dan Menteri Kahakiman Yusril Ihza Mahendra. Pada waktu itulah terbit konsep ke-2 (1999/2000) dan konsep ke-3 (2004). Sekarang, setelah + 23 tahun sejak dimulai prakarsa penyusunan konsep ke-1 oleh Prof. R. Sudaro, SH, konsep ke-3 yang sudah jauh berubah (dari konsep ke-1) mulai diajukan ke DPR untuk dibahas. Dalam perjalanan penyusunan selama 23 tahun ini memang konteks dan tantangan dalam masyarakat Indonesia (maupun dunia) sudah berbeda. Karena itu ...
Meninjau RUU Tentang KUHAP dalam Konteks Perlindungan HAM
2007-12-17 12:06:00
Oleh: Mardjono ReksodiputroSumber : http://reformasikuhp.org/PENDAHULUANPenyu sunan konsep KUHP baru dimulai bulan Maret 1981. Penyususnan dilakukan berbarengan oleh dua tim, yaitu : (a) Tim Pengkajian dan (b) Tim Rancangan. Kemudian kedua tim ini bergabung menjadi satu dengan pimpinan berturut-turut : Prof Sudarto, SH (meninggal Tahun 1986), Prof Ruslan Saleh (meninggal 1988) dan Mardjono Reksodiputro (ketua sejak tahun 1987-1993) dan dengan sekretaris Ny Yusrida Erwin, SH (1982-1993) sedangkan Prof Oemar seno Adjie menjadi konsultan (meninggal 1991)Konsep (selanjutnya Rancangan) yang sekarang dipergunakan dan beredar, merupakan penyempurnaan yang dilakukan oleh suatau tim di bawah Direktorat Perundang-Undagan Departemen Kehakiman dan disosialisasikan pada akhir tahun 2000.Duduk sebagai anggita pada tim yang bekerja kepada Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH adalah Prof Dr.J.E. Sahetapy, SH (1982-1993), Prof Dr Andi Hamzah, SH(1984-1993), Prof Dr Muladi, SH (1986-1993), Prof Dr Bard...
Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualist
2007-12-17 09:45:00
Oleh: Romli Atmasasmita[1] Sumber : http://www.legalitas.orgPerkembangan Asas Praduga Tak BersalahAsas hukum praduga tak bersalah, sejak abad ke 11 dikenal di dalam sistem hukum Common Law, khususnya di Inggeris, dalam Bill of Rights (1648). Asas hukum ini dilatarbelakangi oleh pemikiran individualistik –liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad ke 19 sampai saat ini. Di dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system/cjs) [2] berdasarkan sistem hukum Common Law ( sistem adversarial/sistem kontest), asas hukum ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (due process of law). Asas praduga tak bersalah merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari prinsip due process tsb. Friedman(1994) menegaskan bahwa, prinsip ”due process” yang telah melembaga dalam proses peradilan sejak dua ratus tahun yang lampau,[3] kini telah melembaga di dalam seluruh bidang kehidupan sosial. Di sektor keseh...
R ancangan KUHAP
2007-12-11 10:49:00
RANCANGANUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR ... TAHUN …TENTANGHUKUM ACARA PIDANADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diupayakan pembangunan hukum nasional dalam rangka menciptakan supremasi hukum dengan mengadakan pembaruan hukum acara pidana menuju sistem peradilan pidana terpadu dengan menempatkan para penegak hukum pada fungsi, tugas, dan wewenangnya;c. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu...
Raisa Adilah Cleta Dahayu
2007-12-09 00:49:00
-------------Artikel Lain * Korupsi-uang-hasil-korupsi * Raisya-dan-agenda-perlindungan-hak-anak* Komisioner Pilihan (Wakil) Rakyat* Terorisme dalam Peradilan Pidana* Pergeseran Makna Terorisme* Kerahasiaan Data PPATK * Panwas (dan) Pemilu* Sistem Hukum Indonesia* Kegagalan SPP Anak * proses hukum dalam pemilu* KPK dan Korupsi-------------Sumber Dana hibah untuk yang lain dapat dana untuk sekolah/kuliah/usaha Daftar program iklan di blok anda, klik banner di bawah! make money--------------------
Temasek Melanggar UU No. 5/1999
2007-11-26 08:07:00
Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999Yang Berkaitan Dengan Kepemilikan Silang Yang Dilakukan Oleh Kelompok Usaha Temasek dan Praktek Monopoli TelkomselKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, Didik Akhmadi, Ak, M.Comm, Erwin Syahril, S.H. dan Dr. Sukarmi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, telah memeriksa dan memutus perkara dugaan pelanggaran Pasal 27 huruf a UU No 5 Tahun 1999 terkait dengan kepemilikan silang oleh Temasek Holdings, STT, STT Communication, Asia Mobile Holdings Company, Asia Mobile Holdings, Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., SingTel, SingTel Mobile (“Kelompok Usaha Temasek”) dan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf b UU No 5 Tahun 1999 terkait dengan praktek monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan oleh Telkomsel.Terkait dengan Pelanggaran Pasal 27 huruf a UU No 5 Ta...
More articles from this author:
1, 2
128373 blogs in the directory.
Statistics resets every week.


Contact | About
© Blog Toplist 2017